MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANJAR

Indrawan, Khairil MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANJAR. uniska. (Unpublished)

Preview

Text ABSTRAK_p210.pdf Download (86kB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Manajemen Pelaksanaan Program Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banjar, mengetahui hambatan pelaksanaan Program Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banjar, dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dimana pengumpulan data, dianalisis dan interpretasi terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi pada objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Manajemen Pelaksanaan Program Bidang Penanganan Fakir Miskin, khususnya pada pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi jaminan kesehatan daeraht mengacu pada Peraturan Bupati Banjar Nomor : 30 Tahun 2016. Dimana tujuan dari pemberian layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi masyarakat miskin atau tidak mampu adalah bahwa agar masyarakat miskin / tidak mampu yang mempunyai KTP / terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Banjar, yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan bisa mendapatkan Pelayanan Kesehatan serta langsung berintegrasi atau di ikut sertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala pada Pelaksanaan dari program Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banjar yaitu ; terbatasnya Jumlah Petugas / Pegawai yang ada, Sarana dan Prasarana Kerja Belum Memadai, Kemampuan Pegawai Dalam Melaksanakan Pekerjaan, dan Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Dalam Hal Informasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan :Peningkatan pelayanan administrasi dengan menambah pegawai / petugas yang ada, Peningkatan Sarana dan Prasarana pada penyediaan (Peralatan dan perlengkapan Kantor) dan melakukan Koordinasi Dengan Instansi (SOPD) Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan daerah, serta memberikan sosialisasi/penyuluhan tentang pelayanan tersebut.

Actions (login required)

View Item