Ahmadi, Ahmadi WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI KOTA BANJARMASIN. uniska. (Unpublished)
|
Text
ABSTRAK_p208.pdf Download (93kB) | Preview |
Abstract
Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah, terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Undang-undang No. 32 Pasal 148 ayat 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan memperhatikan tugas, wewenang, dan fungsi dari Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembanguan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin komplek masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderungsemakin meningkat pula. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui wewenang Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Polisi Pamong Praja dalam menjalankan wewenang menegakkan Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin. Dan Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka Penegakkan Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini yang dijadikan dasar penelitian adalah penelitian kualitatif. Alasan peneliti sendiri memilih metode kualitatif dikarenakan penyelesaian masalah akan lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung bias berhubungan dengan responden. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor PolisiPamong Praja di Kota Banjarmasin bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: Kelembagaan: Satuan Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pusat sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa. Sumber Daya Manusia mengirim personil Polisi Pamong Praja secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna peningkatan ketrampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam proses penyelesaian perkara. Jaringan Kerja : melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya mempunyai landasan yang kuat dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah Lingkungan yang Belum Kondusif : memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah guna terciptanya lingkungan yang kondusif. Adapun saran-saran penulis adalah Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pemerintah Pusat, sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karenanya langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak boleh bersifat kedaerahan, akan tetapi bersifat nasional. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan. Kata Kunci :Polisi Pamong Praja, Wewenang, Peraturan Daerah.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Undergraduate Theses > Faculty of Social and Political Sciences > Department of Public Administration |
| Depositing User: | Unnamed user with username wahid asisten wr 1 |
| Date Deposited: | 19 Dec 2018 01:49 |
| Last Modified: | 19 Dec 2018 01:49 |
| URI: | http://repository.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/225 |
Actions (login required)
 |
View Item |
